Pemerintah Cetak Sawah Baru

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Solok Herdiyulis meminta Dinas Pertanian Perikanan Kehutanan (DPPK) Kota Solok mencari peluang melakukan cetak sawah baru, mengingat luas sawah yang ada di Kota Solok terus menyusut akibat proses pembangunan. “Kita tak ingin Solok yang dikenal sebagai Kota Beras itu hanya tinggal kenangan di masa dating, karena makin menyem­pitnya areal sawah akibat pem­bangunan demi kepentingan sekelompok orang,” jelas Herdi­yulis, di Kota Solok, Selasa (29/11). Menyusutnya luas lahan sawah di Kota Solok memang tak bisa dipungkiri. Walau ada peraturan selama ini yang mempertegas untuk mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis, kenyata­annya pembangunan toko dan rumah jalan terus. Ibarat pepatah “anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”. Setiap tahun terjadi penyusutan luas sawah di Kota Solok. Sebe­lumnya, luas areal sawah tercatat mencapai 1.200 hektare, namun sekarang tinggal 800 hektare saja. “DPPK Kota Solok perlu melakukan survei terhadap potensi yang dimiliki, dan jika memung­kinkan lakukan pencetakan sawah baru di Kota Solok,” kata Herdi­yulis. Menurut dia, beberapa daerah lain di Sumatera Barat bisa melaksanakan cetak sawah baru untuk mengatasi penyusutan luas lahan sawah di daerah mereka. “Untuk merealisasikan cetak sawah baru itu memang sangat dibutuhkan kepiawaian DPPK, jangan hanya terfokus pada dana yang sudah ada. Jika perlu, gaet dana dari sektor lain untuk dimanfaatkan di Kota Solok agar beras Solok yang sudah populer sampai ke tingkat nasional itu tetap dapat dipertahankan,” katanya. Di sisi lain, Herdiyulis juga meminta Pemko Solok bertegas-tegas melarang mendirikan ba­ngunan di areal sawah beririgasi teknis. Kendati banyak lahan yang sudah dijual pemilik pada orang-orang berduit, namun ketika mendirikan bangunan, pemerintah diminta untuk tidak memberi izin. “Kalau izin tidak keluar mau apa orang-orang berduit itu. Mestinya, kendati lahan sudah dibeli namun tetap diproduktifkan untuk areal persawahan. Kuncinya ada pada Pemko Solok, karena kepala daerahlah yang punya kewenangan untuk menghentikan pendirian bangunan di sawah beririgasi teknis,” terang Herdi­yulis. Hal senada juga dikemukakan salah seorang ninik mamak di Kota Solok M Dt Ganjie. Menurut dia, Pemko Solok harus melarang mendirikan bangunan di atas areal sawah produktif agar areal sawah di Kota Solok tidak berubah menjadi ‘ladang’ bangunan. “Ninik mamak dalam kaum jangan asal merestui anak keme­nakan menjual tanah pada pihak lain untuk pembangunan. Meng­gadai boleh-boleh saja, namun jangan biarkan lahan yang dimiliki berubah fungsi,” katanya

Klik disini untuk melanjutkan »»

"Pasukan Kuning" Jangan Hanya Uang

Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Solok memberikan bonus kepada petugas kebersihan (pasukan kuning) manyusul keberhasilan Kota Solok meraih Piala Adipura lima kali berturut-turut direspon positif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok. Namun DPRD Kota Solok menilai atas keberhasilan ini, Pemko Solok tidak hanya memberikan bonus dalam bentuk uang semata kepada pasukan kuning. bonus juga harus diberikan dalam bentuk lain, seperti pemberian beasiswa, jaminan kesehatan dan lainnya. “Rencana Pemko Solok untuk memberikan bonus sangat kita apresiasi. Namun kita menilai Pemko jangan hanya memberikan bonus dalam bentuk uang saja. tapi bagaimana Pemko juga memberikan bonus beasiswa kepada anak-anak pasukan kuning supaya bisa melanjutkan pendidikan,” kata Herdiyulis, anggota DPRD Kota Solok, Kamis (9/6/2011). Selain itu tambah Herdiyulis, Pemko Solok juga mesti memikirkan tingkat kesejahteraan petugas kebersihan. Selain honor dan gaji yang diterima pasukan kuning selama bertugas di Kota Solok, Pemko Solok juga wajib meindungi mereka dengan program jaminan kesehatan. “Kapan perlu rumah bila ada rumah pasukan kuning yang tidak layak hini, Pemko Solok mesti mendaftarkan rumah mereka kedalam program rehab rumah keluarga miskin. Sebab penghormatan ini pantas diperoleh pahlawan kebersihan Kota Solok ini,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Disebutkan Herdiyulis, Piala Adipura yang diraih Kota Solok merupakan piala adipura satu-satunya yang diperoleh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Ini membuktikan jika kualitas kebersihan lingkungan di Kota Solok terus terjaga setiap saat. Semua ini terjadi tidak terlepas dari peran dan kewajiban yang dilaksanakan pasukan kuning Kota Solok. Jadi selayaknya kita memberikan apresiasi lebih kepada pasukan kuning Kota Solok,” katanya. (*) sumber : http://www.sitinjaunews.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kita Dukung Eksistensi Dst Community

OLOK, SO--Tepat tanggal 10 September 2011, genap usia Dst Community jadi 3 tahun. Dst Community didirikan pada tanggal 10 September 2008. Dst Community adalah sebuah komunitas pemuda yang kreatif dalam bidang otomotif di Kota Solok, baik sepeda motor maupun mobil. Kemaren, Sabtu (10/10), telah dilaksanakan kegiatan peringatan hari jadi Dst community ke-3 yang di awali kegiatan rolling di wilayah kota Solok pada pukul 17.00 Wib, dan di ikuti oleh seluruh anggota Dst community yang terdiri dari 45 motor dan 15 mobil, untuk anggota berjumlah 65 orang. Rolling ini bertujuan mensosialisasikan bagaimana berkendaraan yang baik kepada masyarakat Kota Solok, serta pemakaian helem standar yang diatur oleh Undang-Undang. Acara puncak peringatan ulang tahun Dst community dilakukan pada malam hari di Resto Gumarang dengan mengundang komunitas mobil atau sepeda motor yang ada di Kota Solok dan Sumbar, seperti Dst community cabang Bukittinggi, JAP'Z Stile, D-Morezt, BMC (Black Motor Community), Chtree, dan Dst community girls. Kegiatan diawali dengan sambutan saudara Koko sebagai Ketua Panitia. "Komunitas ini tidak hanya bagi generasi muda yang punya mobil atau sepeda motor, kita mengajak kaum muda Solok untuk bergabung dengan kita, silahkan datang ke sekretariat Dst community di jalan Cengkeh Kota Solok, adapun anggota Dst community berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan swasta, pengusaha dan lain-lain," ucap Wide, Ketua Dst community dalam sambutannya. "Komunitas ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja, namun ada juga kegiatan sosialnya. Memang di usia ke 3 masih belum banyak yang dapat kami lakukan, namun kita optimis kedepan kita akan memberi warna dan bersinergi dengan program pemerintah," tambahnya. Dst community sampai hari ini masih mempertahankan ciri khas warna pada setiap kendaraan, yaitu warna orange. Kemudian Dewan Pembina Dst community, Herdiyulis, SH, MH, yang juga sebagai anggota DPRD Kota Solok menyatakan, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-3, semoga semakin terjalin kebersamaan sesama komunitas. "Kenapa saya mendukung kegiatan seperti ini, karena saya menilai kegiatan ini positif, kemudian saya lahir dari komunitas/perkumpulan kaum muda dan saya besar karena mereka juga. Ini adalah tanggung jawab moral bagi saya. Ini bagian dari konsistensi dan komitmen saya atas kegiatan kaum muda Solok," ujarnya. Acara makin menarik ketika dilakukan peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun, dan pesta kembang api. Kegiatan malam dihibur oleh DJ Alex dari Jakarta dan Grup Band Moejoea. sumber : http://www.sumbaronline.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Keluar Sebagai Pemenang

Klub Futsal “Flamenggo FC” akhirnya keluar sebagai juara I kejuaraan Spartacks with Herdiyulis Futsal Turnament yang berlangsung 9-10 Juli 2011 lalu dilapangan Indoor Solok. Sebagai juara II diraih oleh Xayore FC dari Sawahlunto yang dikuti Spartacks Ultras Solok FG pada urutan ke III. Dan, sebagai juru kunci (juara IV) adalah Samsat Solok FC. Pada kejuaraan ini, juga tercatat Aan dari Xayore FC (Sawahlunto) sebagai Top Scorer dengan gol terbanyak 13 gol. Promotor kegiatan, Herdiyulis mengatakan total hadiah untuk para juara adalah Rp. 4 Juta ditambah trophy tetap. Karena kegiatan berjalan lancar dan menarik minat banyak penonton, dia merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut secara berkesinambungan/kelanjutan. Juga, tidak tertutup kemungkinan iven kegiatan digelar pada peringatan hari-hari besar Nasional dan lainnya. Diharapkan, kejuaran regular itu nantinya bisa memancing keikutsertaan pemuda/generasi muda yang lebih besar. “Moga kegiatan olahraga seperti ini berdampak positif pada pembangunan karakter dan mental pemuda/generasi muda yang lebih baik. Setidaknya bisa mengurangi kenakalan remaja, dekadensi moral dan kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang pada generasi muda. Kita mendukung motto pemerintah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Pepatah mengatakan, bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” ucap Herdiyulis optimis. Spartacks sendiri merupakan sebuah komunitas suporter Semen Padang yang berada di Kota Solok. Sementara itu, Herdiyulis mengaku dirinya lahir dari komunitas-komunitas pemuda yang kreatif. Makanya, dia merasa bertanggungjawab untuk membantu dan menyukseskan kegiatan kepemudaan tersebut.sumber http://www.bakinnews.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

SKPD Harus Mau Menjemput Bola, Jangan Hanya Mengandalkan APBD

Menyikapi kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Solok yang dinilai lamban dan terkesan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari APBD, Herdiyulis, Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrasi berharap agar SKPD berinisiatif menjemput bola dan jeli menyiasati sumber dana. “SKPD jangan hanya “mancerek” atau menerima atau menunggu dana APBD semata. Tetapi harus proaktif menjemput bola dimana sumber dana tersebut berada. Jika hanya mengandalkan APBD semata, tentu akan berakibat buruk bagi pembangunan kota Solok dan jelas banyak kegiatan yang tidak jalan,” ujar Herdiyulis. Lebih jauh ia juga menyayangkan penggunaan APBD yang dinilai belum efeltif dalam berbagai program pembangunan, apalagi dengan belum disahkannya perubahan anggaran. “Berapalah besarnya dana APBD jika semua kegiatan dibebankan pada keuangan daerah, sementara dalam APBD kota Solok dana terbesar tersedot untuk gaji aparatur daerah. APBD merupakan dana sudah ada dan pasti, tetapi dana yang di pusat itu yang mesti dijemput oleh kepala SKPD dengan izin dan dukungan Walikota Solok serta legislative,”tukasnya lagi. Kementerian RI, lanjut Herdi, itukan tidak punya daerah atau wilayah, yang punya wilayah adalah daerah sesuai dengan UU otonomi daerah sekarang. karena itu daerah perlu mendatangi Kementerian terkait agar setiap dana kegiatan di DIPA Kementerian dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah. “Lihat sekarang, karena APBD perubahan belum disahkan banyak kegiatan pembangunan yang tidak jalan. Untuk itu, SKPD harus mampu jadi motor dan gigih menjemput bola kepusat dan jangan hanya mancerek atau manampuang dari APBD saja. kreatiflah perangkat daerah agar pembangunan dikota Solok terus jalan,”tegasnya, mengakhiri.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Herdi Yulis : Nota Penjelasan Tidak Ada Kecocokan

Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrasi atas nota penjelasan empat Ranperda yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, Senin (14/2), sekaitan Ranperda Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrasi, menilai nota penjelasan tidak ada kecocokan antara tim pembuat Ranperda dengan Walikota.

Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat, Herdi Yulis pada www.sumbarONLINE.com, Senin (14/2), menyatakan, bahwa memperhatikan Ranperda dan nota penjelasan tidak ada kecocokan antara tim pembuat Ranperda dengan Walikota.

Dalam Nota penjelasan Walikota menyarankan untuk tidak dibentuk, cukup mengoptimalkan di Dinas Pertanian, sedangkan disisi lain tim sendiri mengajukan Ranperda Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke DPRD. "Apakah tidak ada koordinasi?" ucap politikus partai PPP ini.

Keberadaan Ranperda Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sangatlah jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Untuk itu Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrasi sangat menyambut baik keberadaannya.
Berkaca ke daerah lain, keberadaan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai peran sangat strategis. Kalaulah surat dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/1364/D.II PAN-RB/11/2010, tanggal 29 November 2010 yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan penyuluhan dioptimalkan pada Dinas Pertanian, menurut Herdi Yulis, kami pikir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bagi Kota Solok tidaklah adil dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Kenapa pada daerah-daerah lain di negara Indonesia ini keberadaan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau yang di kenal BP4K diakui oleh Pemerintah Pusat, malahan begitu banyak sumber dana APBN yang kucurkan bagi daerah yang telah membentuk Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, salah satu contohnya Kabupaten Bogor.

"Kami berharap dalam pembahasan Ranperda Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu kita cermati bersama," pungkas Herdi Yulis.sumber www.sumbaronline.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

DPRD Kota Solok Utus Herdi Yulis Ikuti Pemuda Politisi Parlemen

Pemuda politisi parlemen Indonesia mengadakan pertemuan di Jakarta selama tiga hari awal November in. Iven ini diprediksi akan diikuti sebanyak 1.800 orang.

Acara temu pemuda politisi parlemen Indonesia ini dipercayakan
sebagai tuan rumah adalah PWI Pusat bersama Mapilu (masyarakat
pemantau pemilu) serta lembaga stuktural di lingkungan PWI.

Parlemen kota Solok mengutus anggota DPRD termuda dengan usia 29
tahun, Herdi Yulis SH, dari komisi C. Herdi Yulis saat di jumpai
sumbarONLINE.com, hari ini, menyatakan, tujuan dari acara pertemuan pemuda parlemen se Indonesia ini sangat bagus karena ini momennya sangat tepat dengan hari sumpah pemuda ke 82.

"Selain itu kegiatan ini merupajan ajang menjalin komunikasi dengan pemuda sesama anggota parlemen walaupun berbeda partai, dan kita bukan melihat dari partainya tetapi kita melihat dari sisi rasa kebangsaan serta acara pemuda parlemen ini bukan membicarakan politik tapi mendeklarasikan pemuda politik ke depannya," ucapnya.

Karena, ulasnya, di era reformasi ini peran pemuda sangat perlu sekali, dan di era reformasi ini pula banyak kita lihat muncul pemuda
politik dan sukses menjadi anggota DPR, DPD,DPRD Propinsi, kabupaten dan kota yang berusia 30 tahunan.

"Itu semua sesuai ikrar yang dicetuskan oleh Budi Utomo dan dr. Wahidin Soedirohoesodo pada tahun 1928 silam," ucap Herdi Yulis, mengakhiri. sumber : www.sumbaronline.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Flamenggo FC Keluar Sebagai Pemenang

Klub Futsal “Flamenggo FC” akhirnya keluar sebagai juara I kejuaraan Spartacks with Herdiyulis Futsal Turnament yang berlangsung 9-10 Juli 2011 lalu dilapangan Indoor Solok. Sebagai juara II diraih oleh Xayore FC dari Sawahlunto yang dikuti Spartacks Ultras Solok FG pada urutan ke III. Dan, sebagai juru kunci (juara IV) adalah Samsat Solok FC. Pada kejuaraan ini, juga tercatat Aan dari Xayore FC (Sawahlunto) sebagai Top Scorer dengan gol terbanyak 13 gol.

Promotor kegiatan, Herdiyulis mengatakan total hadiah untuk para juara adalah Rp. 4 Juta ditambah trophy tetap. Karena kegiatan berjalan lancar dan menarik minat banyak penonton, dia merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut secara berkesinambungan/kelanjutan. Juga, tidak tertutup kemungkinan iven kegiatan digelar pada peringatan hari-hari besar Nasional dan lainnya. Diharapkan, kejuaran regular itu nantinya bisa memancing keikutsertaan pemuda/generasi muda yang lebih besar.

“Moga kegiatan olahraga seperti ini berdampak positif pada pembangunan karakter dan mental pemuda/generasi muda yang lebih baik. Setidaknya bisa mengurangi kenakalan remaja, dekadensi moral dan kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang pada generasi muda. Kita mendukung motto pemerintah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Pepatah mengatakan, bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” ucap Herdiyulis optimis. Spartacks sendiri merupakan sebuah komunitas suporter Semen Padang yang berada di Kota Solok. Sementara itu, Herdiyulis mengaku dirinya lahir dari komunitas-komunitas pemuda yang kreatif. Makanya, dia merasa bertanggungjawab untuk membantu dan menyukseskan kegiatan kepemudaan tersebut.sumber www.bakinnews.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Adalah Hari Dari Jati Diri Bangsa

Siapa yang tidak kenal sosok tokoh pendidikan Bapak Ki Hadjar Dewantara, tokoh yang berjasa memajukan pendidikan di Indonesia. Ki Hadjar yang bernama asli R.M. Suwardi Suryaningrat merupakan tokoh pendidikan Nasional. Aktivitasnya dimulai sebagai jurnalis pada beberapa surat kabar dan bersama EFE Douwes Dekker, mengelola De Expres. Ki Hadjar pun aktif menjadi pengurus Boedi Oetomo dan Sarikat Islam. Selanjutnya, bersama Cipto Mangun Kusumo dan EFE Douwes Dekker, dijuluki ”Tiga Serangkai” Ia mendirikan Indische Partij, sebuah organisasi politik pertama di Indonesia yang dengan tegas menuntut Indonesia merdeka. Pada zaman Jepang, peran Ki Hadjar tetap menonjol. Bersama Soekarno, Hatta dan Mas Mansur, mereka dijuluki “Empat Serangkai,” memimpin organisasi Putera. Ketika merdeka, Ki Hadjar menjadi Menteri Pengajaran Pertama.

Kita tidak membahas siapa Ki Hajar Dewantoro, tapi hanya ingin mengulas kembali makna Hari Pendidikan Nasional ini dari sudut pandang sebagai seorang anak bangsa. Semua tahu bahwa 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, tapi apakah pendidikan di Indonesia sudah menanamkan jiwa Nasionalisme pada anak bangsa? atau mendidik hanya sebatas memenuhi perabot rumah tangga?
Sekilas mari kita menyinggung hal tersebut karena selama ini pendidikan selalu dikaitkan dengan biaya atau uang, bayar banyak maka pendidikan berkualitas, biaya pendidikan murah kadang dipertanyakan kualitasnya. Walau dalam hal ini jarang orang menanyakan tentang kaitan Hari Pendidikan Nasional dengan kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, selama ini yang namanya Hari Pendidikan Nasional adalah sebuah seremonial semata. Diperingati dengan lomba dan upacara bendera. Apakah dengan lomba dan lebih-lebih upacara bendera, mutu dan kualitas pendidikan menjadi lebih baik? Apakah bisa menjadikan biaya pendidikan menjadi murah?

Bila ilmu adalah harta, maka sistim pendidikan adalah pintunya. Disetiap masa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam senantiasa memacu para sahabat untuk belajar membaca. Lebih jauh beliau menanamkan aqidah sebagai pondasi yang sangat kokoh sehingga Islam mencapai kejayaannya.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tampaknya masih harus melewati jalan terjal. Masih banyak orang yang menempuh pendidikan sekadar untuk mendapatkan selembar ijazah. Sementara seberapa banyak ilmu yang benar-benar diserap kurang tercermin dari angka-angka yang tertera. Saya khawatir kita sudah terpasung oleh formalitas dengan menyisihkan realitas. Bangsa ini masih belum melihat bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Menanam modal pendidikan demi kemajuan bangsa kelak masih menjadi sesuatu yang berat dilakukan.

Kembali lagi tentang hari Pendidikan Nasional, bahwa permasalahan pendidikan harus disikapi secara serius oleh semua pihak baik para orangtua siswa, para teknisi pendidikan dan pemerintah. Ada baiknya duduk dalam satu meja untuk mencari solusi yang tepat dalam memajukan pendidikan Nasional. Apabila diajak secara langsung membahas tentang hal itu, lebih baik dan masing-masing mempunyai rasa tanggungjawab untuk menjawab tantangan bangsa ini kedepan dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju, bermartabat dan setara dengan bangsa lain dalam ilmu pengetahuan.
Jika Hari Pendidikan Nasional memiliki makna pentingnya pendidikan sebagai sarana mengembangkan kualitas SDM Negara ini, maka perlu kiranya yang diperhatikan pada dunia pendidikan tidak hanya pendidik saja, tapi yang lainnya juga seperti peserta didik, lembaga pendidikan, sarana prasarana dan kurikulum yang merata serta beberapa pelayanan yang sama. Beberapa bulan yang lalu gaji guru dinaikkan, biaya pendidikan juga ikut naik, kurikulum tiap tempat berbeda walau pada hakikatnya mengacu pada keputusan (tapi kualitas SDM masih beragam), sarana prasarana lembaga pendidikan masih banyak bermasalah (banyak gedung sekolah rusak, padahal sudah ada BOS) dan pelayanan kepada peserta didik pada lembaga pendidikan masih banyak yang diskriminatif.

Jadi, Hari Pendidikan Nasional adalah hari dari jati diri bangsa dimana hari pendidikan bisa menggambarkan atau ruh dari bangsa kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pendidikan, dan pendidikan adalah modal awal dari perkembangkan bangsa. Semoga pemikiran yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa

Klik disini untuk melanjutkan »»

Bermain Dilapangan : Sepakbola dan Politik

Bulat dan bundar memang sama persis. Tapi politik dan bola, tidak hanya memiliki kesamaan, tapi juga banyak perbedaan. Samanya, bola dan politik punya tujuan kemenangan dan kekuasaan. Dan keduanya dalam dimensi probabilitas. Yang memiliki kualitas teknik, mental,kepemimpinan, dan modal, kecenderungan menangnya lebih tinggi. Bedanya politik memiliki legitimasi dalam mencapai tujuan. Sementara sepakbola mengedepankan unsur persaingan. Yang terbaik bukan ditentukan oleh banyaknya suara dan seberapa besar massa yang mendukung tetapi oleh banyaknya gol ke gawang lawan. Dewasa ini sepakbola tidak hanya sekedar banyaknya gol yang tercipta, tetapi juga permainan indah ala Jogo Bonito maupun Tango.
Sepakbola adalah sebuah permainan yang terukur yang diatur dengan aturan-aturan yang sangat jelas. Misalnya, yang bertanding dilapangan adalah sebelas orang melawan sebelas orang, ukuran lapangan, ukuran gawang, warna dan bentuk pakaian yang digunakan sampai lamanya pertandingan, semua diatur dengan jelas.

Untuk menentukan menang kalah pun ukurannya jelas, yaitu jumlah gol yang bersarang digawang lawan. Disaksikan oleh para penonton pasif yang hanya bisa menyemangati dan berkomentar tapi tidak berhak ikut ambil bagian dilapangan. Sementara itu, politik apalagi politik di Negara Demokrasi adalah sebuah permainan kolektif yang melibatkan seluruh rakyat yang menghuni Negara tersebut. Dalam politik, siapa lawan dan siapa kawan sangat cair, posisi sebagai lawan atau kawan bisa berubah dalam hitungan detik. Ukuran menang dan kalah juga tidak bisa diukur dengan angka-angka yang pasti. Aturan main dan pemilihan wasitpun diatur oleh para pemain sendiri.

Dalam politik partai yang kalah dalam Pemilu Legislatif bisa menang dalam pemilihan Presiden. Dalam politik juga tidak ada penonton pasif, seluruh rakyat yang hidup dalam sebuah Negara Demokrasi adalah pemain aktif yang ikut menentukan arah permainan.

Politik memang merambah dunia sepakbola. Berlusconi semasa menjabat sebagai Perdana Menteri sanggup menjadi orang nomor satu di AC Milan. Prestasinya sangat mengesankan. Beberapa kali AC Milan diantarkan ketangga juara. Mahkota Liga Champions Eropa bahkan pernah direbutnya.

Publik boleh menilai, untuk melapangkan jalan menuju tahta kekuasaan diperlukan banyak pelicin yang kita sebut sebagai uang. Di Indonesia kalimat ini boleh kita tambahkan untuk menjadi Walikota/Bupati kita memerlukan sepakbola sebagai penarik simpati rakyat. Dengan kata lain pengertian sepakbola di Indonesia memiliki persepsi sebagai ladang uang, simpati dan kesuksesan.

Tetapi tergantung siapa yang memandang bahwa sepakbola sekedar bagian dari kehidupan politik. Pada hakekatnya politik bukan kita gunakan sebagai diktator atau membentuk sebuah pemerintahan otoriter. Politik kita gunakan untuk mengatur rakyat menuju keadilan sosial disamping kemakmuran rakyat itu sendiri.

Disisi lain, sepakbola dijadikan ajang menarik simpati rakyat. Menjelang Pilkada Klub yang dibina salah satu peserta Pilkada disibukkan untuk meraih kemenangan sebagai alat kampanye. Kemenangan dihargai mahal dan dijadikan dalih ini adalah berkat usaha sang peserta Pilkada tersebut.

Apa jadinya jika kita menyelipkan sebuah permainan kotor dan mencoba mencampur adukkan antara politik dengan sepakbola. Jangankan permainan menarik yang bisa kita tonton. Bisa-bisa dilapangan kita menyaksikan sepakbola brutal, sepakbola gajah atau yang kita sebut sebagai permainan sabun dan sederet tindakan unsportivitas lainnya, jika Negara Indonesia ini diibaratkan sebagai sebuah tim sepakbola.

Maka dalam tim Indonesia ini dapat kita saksikan terdapat banyak sekali “striker” handal yang sangat piawai mencetak gol. Hanya saja, sayangnya para pemain yang berposisi sebagai “striker” di tim Indonesia ini seluruhnya lebih mementingkan pencapaian pribadi sebagai “pencetak gol terbanyak,” dibandingkan pencapaian tim secara kolektif yaitu kemenangan.

Jadi pada masa sekarang, sebenarnya yang sangat dibutuhkan di Negara ini adalah “pelatih” dan “playmaker” berkualitas, bukan “striker” yang jumlahnya melimpah ruah.

Klik disini untuk melanjutkan »»

MUTASI HARUS MAMPU MENJAWAB TANTANGAN OTONOMI DAERAH

SUDAH memasuki bulan ke enam kepemimpinan Walikota Solok Irzal Ilyas dan Wakil Walikota Solok Zul Elfian yang mengusung program ekonomi rakyat, meningkatnya kualitas pendidikan dan tersedianya infrastruktur kota yang memadai guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Kota Solok menaruh harapan yang sangat besar pada duet pemimpin ini. Untuk melaksanakan program walikota tersebut, maka salah satu factor pendukungnya adalah perlu dilakukan mutasi atau rotasi. Banyak orang mengatakan bahwa mutasi adalah hal biasa pada organisasi pemerintah. Hal ini jangan dijadikan hukuman. Justru mutasi ini dijadikan cambuk semangat dan motivasi agar lebih meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dengan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (The Right Man in The Right Place).

Namun gambaran beberapa daerah kebijakan pengangkatan dalam jabatan struktural dan mutasi pegawai di daerah yang masih banyak diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif. Bahkan yang lebih tidak kondusif lagi adalah munculnya pejabat struktural baru yang tampil karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan termasuk adanya penetrasi oleh kalangan anggota legislatif / partai politik atau pelaku politik lainnya dalam penempatan suatu jabatan struktural tertentu. Di samping itu, ketentuan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Partai politik, namun dalam kenyataannya dilihat tingkat atau kecenderungannya ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan aksi untuk mendukung salah seorang calon kepala daerah dalam pilkada.

Fenomena ini seharusnya janganlah sampai merasuk ke dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Solok, khususnya dalam menentukan atau memilih pejabat untuk menduduki jabatan strategis, sehingga dalam prakteknya istilah manajemen “The right man on the right place” jauh dari kenyataan. Hal demikian menjadi persoalan yang sangat krusial dalam proses rekruitmen pejabat struktural sekarang ini.

Sementara pada sisi lain secara normatif berdasarkan pasal 17 ayat (2) Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan ndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ditegaskan bahwa “ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”.

Reformasi dalam bidang pemerintahan menuntut terwujudnya clean and good governance di semua bidang layanan pemerintahan yang menjadi keinginan banyak pihak. Oleh karena itu mutasi yang akan dilakukan sebentar lagi Walikota Kota Solok sebaiknya dilakukan Fit and Proper Test bagi suatu jabatan sruktural dalam pemerintahan untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pegawai serta sebagai salah satu bagian dari proses mutasi jabatan yang akhir-akhir ini begitu popular.

Beberapa aspek rekruitmen dalam penataan dan pengisian jabatan struktural dalam organisasi pemerintah daerah sangatlah penting peranannya, karena sampai sekarang tuntutan era globalisasi dan reformasi mengaharuskan elit birokrasi sebagai manajer organisasi untuk dapat secara cepat dan tepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan optimal apabila dilaksanakan oleh pejabat yang berkualitas dan selalu dapat memahami dinamika pemerintahan.

Apabila diikuti pemikiran Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pengejawantahan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir. Kebebasan, keterbukaan dan kesamaan merupakan penjabaran pengertian pertama. Sedangkan profesionalisme yang meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas adalah refleksi pengertian yang kedua. Oleh karena itu untuk mendapatkan pejabat yang mampu dan profesional dalam bidang tugasnya, perlunya mempertimbangkan semua faktor-faktor determinan dalam proses rekruitmen jabatan struktural tersebut dan selanjutnya perlu diketahui sejauhmana proses rekruitmen tersebut diaplikasikan dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan aspek kualitas, senioritas dan aspek lainnya yang kondusif agar proses rekkruitmen pejabat struktural menghasilkan pejabat yang mampu menjawab tantangan pelaksankaan otonomi darah dan mampu menjalankannya dengan benar

Klik disini untuk melanjutkan »»

PERHATIKAN KONTEKS DAN KONTENT DALAM RANWAL RPJMD KOTA SOLOK

Secara normatif penyusunan RPJM Daerah merupakan tuntutan Yuridis Konstituisional dalam melaksanakan pembangunan Lima tahun kedepan serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan Kepemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Acuan dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah PeraturanPemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok sebagai panduan pelaksanaan pembangunan selama limatahun ke depan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih dan sesuai kemampuan daerah atau organisasi pemerintahan daerah untuk mengimplementasikannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi mempunyai makna yang dalam, yang mampu menginspirasi semua pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Dalam konteks nilai tersebut perlu diperjelas antara nilai-nilai yang bersifat normatif dengan nilai-nilai operasional. Waktu 5 (lima) tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mewujudkan semua keinginan pembangunan di Kota Solok. Persoalannya terletak pada pernyataan visi dan misi yang tidak boleh diubah, sehingga perlu adanya inovasi dan kreatifitas dalam menjabarkan visi dan misi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, setiap Kepala Daerah Terpilih diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan RPJMD dengan penetapan Peraturan Daerah paling lambat selama 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dalam waktu yang relatif pendek dokumen RPJMD diharapkan dapat disusun oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilengkapi dengan berbagai regulasi yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Kota Solok yang saat ini sedang menyusun RPJMD 2011 – 2015 seharusnya menggunakan pendekatan partisipatif, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang transparan, akuntabel dan aspiratif dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan.

Titik kritis yang perlu ditekankan dalam pembahasan dan penyusunan RPJMD Kota Solok ini adalah bagaimana mendorong terbangunnya keserasian terkait proses, konteks, dan kontent dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Kesepakatan yang dibangun melalui curah pendapat (brainstorming) diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana mempunyai nilai penting sebagai pembelajaran dalam penyusunan dokumen RPJMD partisipatif.

Pada saat rancangan awal RPJMD Kota Solok Tahun 2011–2015 disusun berpedoman pada RPJP Daerah Kota Tahun 2005–2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM propinsi. Dari konteks dimensi waktu perencanaan, seharusnya arah kebijakan pembangunan jangka panjang bisa menjadi benang merah yang menghubungkan beberapa RPJMD yang masanya berbeda secara sekuensial. Skenario pembangunan jangka panjang mempunyai nilai-nilai inti yang dapat menginspirasi RPJMD yang sedang disusun. Tujuan strategis penyusunan RPJMD Kota Solok tidak semata-mata menyelesaikan persoalan pembangunan daerah di tingkat lokal, tetapi juga melakukan positioning terhadap berbagai persoalan di tingkat regional maupun nasional.

Rancangan awal RPJMD terlihat lebih berorientasi ke dalam (inward looking), sedangkan orientasi ke luar dalam konteks regional (outward looking) masih kurang tajam. Penyusunan ranwal RPJMD Kota Solok merupakan proses perencanaan yang mampu memberikan pengkayaan pemahaman secara praktis terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penyerasian pendekatan teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis memerlukan pendampingan yang intensif sesuai kebutuhan pelaku perencanaan. Perbedaan pemahaman dan kompetensi bukan merupakan penghambat dalam proses perencanaan, sepanjang adanya komitmen afektif dari pimpinan SKPD.

Seiring dengan peningkatan pemahaman diantara pelaku perencanaan yang dibangun melalui curah pendapat (brainstorming), dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang bersifat interatif diharapkan mampu menyerasikan dari sisi konteks dan kontent dalam ranwal RPJMD Kota Solok. Dengan memperhatikan konteks dan kontent RPJMD Kota Solok sebagai pedoman manajerial taktis strategis kepala daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai tolak ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok dalam menilai pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.

Klik disini untuk melanjutkan »»

KIP SALAH SATU CIRI BERLANGSUNGNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Kebebasan informasi public hanyalah salah satu aspek untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan telah ditetapkannya UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KIP), maka kelemahan-kelemahan pengaturan dalam UU Keuangan Negara diharapkan mulai agak tertutup. Jaminan keterlibatan masyarakat dan akses untuk memperoleh informasi mulai terbuka walaupun masih ada pembatasan-pembatasan dengan alasan kerahasiaan negara.

Kehadiran UU Keterbukaan Informasi Publik diharapkan bernilai positif bagi tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyakarat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha sehat dan akselerasi demokrasi. Yang dimaksud dengan informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang ini sertain formasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka setiap badan publik dituntut untuk mempersiapkan diri dan memahami Undang-undang tersebut. Konsekuensi logis pemberlakuan UU KIP adalah dibentukya komisi informasi untuk menjalankannya, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (jika dibutuhkan).

Komisi Informasi ini memiliki fungsi untuk menjalankan UU KIP dan peraturan menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. Wewenang KIP akan terbagi sebagai lembaga mediasi sengketa informasi public dan ajudikasi non litigasi. Meski tetap berstatus hukum, pemecahan sengketa ini akan dilakukan secara independen dan tidak melalui kepolisian. Karena jika harus melalui birokrasi pelaporan kepolisian, urusan pelaporan sengketa dianggapakan lebih berbelit dan berpotensi menghambat kerja birokrasi pemerintah.

Oleh karena itu UU KIP ini perlu diturunkan dalam bentuk Perda di daerah. Dengan demikian, hal ini bisa ikut menguatkan terbentuknya Komisi Informasi Publik Daerah yang diamanahkan UU KIP. Dibentuknya Komisi Informasi ini juga memiliki tujuan agar UU KIP dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerinatah dan Badan Publik Non Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dengan adanya KIP, tentunya akan menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan informasi untuk berbagai kepentingan. Selain itu dengan KIP, masyarakat dapat turut mengawasi berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan. Keseriusan Pemda dan DPRD mengimplementasikan UU KIP bisa menjadi indikator tanggungjawab terhadap kebijakan yang dihasilkan di tingkat pusat dan keberpihakan kepada publik. Bagaimana pula konsekuensinya apabila otoritas penyelenggara pemerintahan daerah terlambat mengimplementasikannya? Kalau hal itu terjadi, walau tanpa sanksi apapun hampir pasti menimbulkan atau menambah ketidakpercayaan masyararakat kepada pemimpin, birokrat, dan lembaga politik di daerah.

Bagi pejabat publik, kehadiran UU KIP harus dimaknai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu mereka dituntut untuk mengubah paradigma birokrasi lama, dari birokrasi yang serba tertutup dan korup, menjadi birokrasi yang serba transparan dan bersih. Harapannya, dengan UU No 14 tahun 2008, para pejabat pemerintahan mulai meninggalkan kebiasaan menutup-nutupi informasi dari publik. Sedianya KIP akan memediasi semua sengketa antara pejabat public dengan unsur masyarakat, jadi tak salah jika KIP dapat dijadikan sebagai salah satu ciri dari berlangsungnya sebuah pemerintahan yang baik.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Antara Monarki dan Demokrasi

Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekedar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup dan kuasanya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik.
Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik dimana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.

Monarki berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan jenis negara yang dipimpin oleh seorang penguasa kerajaan. Sistem Monarki adalah bentuk Negara tertua di dunia. Pada banyak Negara monarki raja hanyalah sekedar simbol kedaulatan Negara dan Perdana Menteri lebih berkuasa daripada Raja. Raja atau Ratu umumnya bertahta seumur hidup dan jika meninggal kekuasaannya akan diberikan kepada anak keturunanya. Akan tetapi terdapat juga Raja sebagai Kepala Negara memegang jabatan untuk jangka waktu tertentu, seperti di Malaysia Raja sebagai Kepala Negara berkuasa
Sedangkan Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Meskipun teori monarki merupakan teori pemerintahan tertua yang pernah ada, monarki juga mempunyai kelemahan. Dengan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan raja, maka raja dapat melakukan apapun yang ia kehendaki. Ia bebas memerintah rakyatnya semaunya sendiri. Hal ini dapat menciptakan pemerintah yang tirani dan dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi diktator di negara yang ia perintah.
Sdangkan teori demokrasi yang diklaim sebagai teori yang paling sempurna, namun teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain ; pertama, Para pemerintah yang mengatasnamakan wakil rakyat akan terus berusaha mempertahankan kedudukannya dengan berbagai macam dalih, seperti dalih konsensus nasional dan secara bersamaan memojokkan kaum oposisi yang berusaha menjatuhkannya dengan dalih disloyalitas pada Negara. Kedua, Suara mayoritas, yang kerap kali menentukan keputusan akhir dalam sistem demokrasi, seringkali menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang fatal karena pemeritah kerap “mendoktrin” rakyat dengan hal-hal yang berakibat buruk dalam berjalannya sistem suatu negara.
Terlepas dari kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori, dalam konstitusi secara jelas dan terang, sebenarnya membuka ruang kepada UU untuk memberikan keistimewaan kepada daerah berdasarkan historisnya. Konstitusi menghendaki demokrasi di daerah sekaligus juga mengakui kekhususan suatu daerah. Prinsip ini dapat disebut sebagai lex specialis (khusus) di tingkat konstitusi yang tidak perlu dipersoalkan. Karena itu, alasan pemerintah bersikukuh soal mekanisme pengangkatan kepala daerah menjadi tidak terlalu kuat, apalagi membenturkan monarki dengan demokrasi. Banyak contoh yang bisa dirujuk yang memadukan antara monarki dengan demokrasi seperti di Inggris, Malaysia dan sebagainya.
Memang benar bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, walikota dan bupati dipilih secara demokratis. Tetapi, pada Pasal 18 B (1) dinyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Maka, jalan keluarnya memang harus dilakukan pilihan politik hukum melalui proses legislasi dengan membuat UU

Klik disini untuk melanjutkan »»

16 DESEMBER 1970

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1965, sebenarnya secara yuridis formal Kotamadya Solok bersama dengan 4 buah kotamadya lainnya di Sumatera Tengah telah resmi terbentuk. Akan tetapi disebabkan oleh beberapa hal realisasinya baru terlaksana pada tanggal 16 Desember 1970 oleh Mentri Dalam Negeri dengan peraturan No. 8 Tahun 1970. Pada saat yang sama telah pula dilantik pejabat Walikotamadya Kepala Daerah yang pertama.

Secara resmi Kantor Balaikota Solok telah dibuka pada tanggal 21 Desmber 1970 dan mulai saat itulah Pemerintah Kotamadya Solok telah mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berangsur-angsur diusahakan penyempurnaan aparat dan fasilitas bagi kelancaran jalannya roda pemerintah.

Itulah sedikit kita coba refleksikan kembali lahirnya Kota Solok secara yuridis, sekarang sudah 40 tahun berlalu sebuah usia yang cukup matang untuk ukuran sebuah kota. Berbagai acara disiapkan untuk menyambut hari ulang tahun tersebut. Sebagian masyarakat menyambut antusias perayaan ulang tahun itu, tapi tak sedikit yang tidak mau tahu dengan perkembangan kotanya. Masyarakat kota ini berkembang dengan cepat, lebih cepat dari ketersediaan infrastruktur untuk kehidupan masyarakat modern.

Banyak masalah yang dihadapi Kota Solok pada usianya yang ke 40. Sebagai sebuah kota yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Solok tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Masalah yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan, bahkan banyak yang bisa diperbuat untuk membantu kesulitan masyarakat. Dengan kemampuan yang dimiliki, pemerintah daerah bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Pada ulang tahun yang ke-40 ini, perlu sebuah perenungan, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat.
Kota Solok merayakan Ulang Tahunnya yang ke 40. Dari sejarahnya, kota ini baru diresmikan sebagai kotamadya pada tanggal 16 Desember 1970. Itu adalah peristiwa penting yang sekarang ini kita tengah merayakannya. Salah satu ukuran makna perayaan ini adalah, sejauh mana komitmen kita dalam memajukan kota Solok hingga menyala lebih terang di antara kota – kota yang lain. Kota Solok yang memiliki riwayat kehebatan masa lalu menegaskan kepada kita semua bahwa walaupun kota ini adalah kota kecil tetapi menyimpan segudang potensi. Mulai dari potensi budaya, pendidikan, wisata, hingga potensi demokrasinya, di mana masyarakat kota solok bisa hidup damai dan toleran di tengah-tengah masyarakat yang beranekaragam.

Dari potensi itulah maka pembangunan Kota Solok harus cepat dan nyata. Kota sehebat ini tidak bisa dibangun dengan konsep yang setengah-setengah. Karena perkembangan jaman demikian deras melaju dan arus globalisasi menderu kencang seperti badai. Kota Solok harus tegar kokoh dengan segala potensi dan infrastrukturnya sehingga ketika badai perubahan datang menghantam kota kita tetap tangguh berdiri bak karang dilautan, yang tak roboh diterjang ombak.
Sudah banyak mungkin prestasi berhasil diraih oleh Kota Solok beberapa tahun terakhir ini dan merupakan buah dari kerja keras kita bersama. Raihan prestasi yang didapatkan oleh kota adalah bukti pengakuan negara. Kita semua bersyukur dan bangga sekali. Rasa bangga ini kemudian kita jadikan sebagai energi baru untuk mendorong semangat baru dalam kembali bekerja keras membangun masa depan kota Solok. Kita rayakan hari jadi kota Solok ini dengan gembira, namun kita tetap selalu ingat bahwa hari esok masih panjang. Esensi dari perayaan ulang tahun adalah, kita renungkan apa yang pernah kita lalukan di masa lalu, kita cermati bagaimana problem yang berlalu, kita evaluasi apa capaian yang sempat kita raih, kemudian menjadikan semua itu sebagai pengalaman berharga untuk bekal melangkah ke masa yang akan datang. Ketika kita bisa mengambil hikmah dari jejak – jejak masa lalu, maka dalam melangkah ke depan kita bisa menemukan jalan yang mudah.

Ibaratkan sebuah kapal di tengah samudra nan luas, Kota Solok ini tengah berlayar dalam ayunan gelombang dan hempasan angin. Kita semua berada dalam bahtera ini, bekerja sama dan saling mengisi. Meskipun dengan cara yang berbeda, tujuan kita tetap sama, yaitu sesuai dengan slogan kita selama ini Solok Kota BERAS (Bersih, Elok, Aman dan Sejahtera). Selamat Ulang Tahun Kota Ku….

Klik disini untuk melanjutkan »»

REFLEKSI SEMANGAT SUMPAH PEMUDA

Delapan puluh dua tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dicetuskan di Jakarta oleh pemuda-pemudi dari beraneka ragam suku, agama, budaya, dan daerah di Indonesia. Di dalam situasi perjuangan kedaerahan dan kesukuan menghadapi kolonialisme, Kongres II Pemuda saat itu berhasil mendeklarasikan suatu tekad bersama, berupa sebuah sumpah yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi sebuah roh dan keinsyafan bhakti suci yang melandasi berdirinya sebuah negara bernama Indonesia. Keberagaman latar belakang yang mengikatkan diri dalam satu ikatan suci, membentuk sebuah kekuatan yang maha dahsyat, mengaliri segenap jiwa anak bangsa pada masa itu. Bentuk tindak lanjut dari sikap pantang menyerah meraih cita-cita.

Menjelang detik detik peringatan hari Soempah Pemoeda tanggal 28 Oktober 2010 yang akan datang, adalah cukup bijaksana jika segenap warga dan bangsa Indonesia melakukan kilas balik tentang sejarah peristiwa hukum yang cukup menentukan bagi upaya-upaya agar Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang terhitung 17 tahun berselang setelah ikrar berupa tekad para pemuda-pemuda Indonesia yang gigih mendeklarasikan prinsip tentang Kesatuan Bangsa, Tanah Air dan Bahasa Indonesia.
Momentum sumpah pemuda selayaknya menjadi pemicu semangat para pemuda Indonesia untuk kembali kepada peranannya sebagai agent of change (agen perubahan). Pemuda harus bisa membawa dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pemuda memiliki energi potensial untuk melakukan perubahan sejarah. Dalam konteks kekinian peran pemuda dan eksistensi kaum muda dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Lalu bagaimana dengan pemuda Indonesia? Mau kemana? Pertanyaan ini sebenarnya ditujukan bagi segenap kalangan yang mengaku sebagai pemuda Indonesia karena dapat dikatakan bahwa kualifikasi suatu bangsa ditentukan oleh pemuda yang dilahirkan. Karena pemudalah yang kelak akan menjadi tulang punggung bangsa ini ke depan.
Agenda reformasi belum selesai. Semangat Sumpah Pemuda masih sangat diperlukan dalam langkah-langkah reformasi selanjutnya. Persoalan bangsa bukan lagi hanya menyangkut kebobrokan sebuah sistem pemerintahan. Persoalan keutuhan bangsa juga merupakan tantangan yang harus diperhitungkan oleh para pemuda pada masa-masa krisis ini. Pemuda sebagai pelopor reformasi diharapkan tidak lagi terjebak dalam perjuangan sempit untuk kepentingan kelompok maupun golongannya dalam menyikapi persoalan bangsa. Sudah sepatutnya organisasi-organisasi pemuda di Indonesia lebih mengedepankan dimensi keIndonesiaan di dalam realitas bangsa yang majemuk, dan pemuda sebagai generasi penerus harus diberi ruang yang cukup untuk memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga, khususnya dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pemuda harus ditempatkan pada posisi strategis untuk membangun bangsa ini ke depan. Sehingga kekuatan pemuda benar-benar dapat memainkan peranan strategisnya secara optimal di dalam proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, disamping mengawasi jalannya agenda reformasi.
Mudah-mudahan semangat sumpah pemuda menjadikan suri teladan bagi pemuda-pemuda di Indonesia serta perekat diantara kita dan sekaligus kita membangun komitmen bersama untuk menghilangkan primordialisme dengan mewujudkan filosofi ”bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu indonesia”. Eksistensi perubahan justru tidak melahirkan semangat kebangsaan dan kebersamaan persepsi. Patronkan dalam jiwa bahwa bersama kita bisa, satu untuk semua dan semua untuk satu. Ikrarkan kembali semangat baru bersama dengan pemimpin kita yang baru lewat kesaksian peringatan sumpah pemuda. Untuk itu, mari kita bersama-sama berefleksi diri untuk mengembalikan semangat Sumpah Pemuda dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai momentum ini hanya menjadi sekadar seremonial belaka. Siapa pun yang mengaku pemuda, terutama mahasiswa wajib menyadari peran mereka bagi masa depan bangsa sehingga sudah seharusnya dapat memaknai, memahami, dan menghayati serta mampu mengejawantahkannya dalam menjawab segenap problematika bangsa minimal di lingkungan sekitarnya.

Klik disini untuk melanjutkan »»

KOMITMEN YANG KUAT UNTUK IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2008

Konsepsi etika, sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian pada dasarnya etika berkenaan dengan serangkaian upaya yang menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam tatanan kehidupan yang kolektip. Dengan demikian, etika pada dasarnya berkenaan dengan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak agar segala tindakannya bermanfaat, produktif, konstruktif dan positif. Pada tingkatan selanjutnya, biasanya nilai etika kemudian ditransformasikan lebih lanjut kedalam bentuk norma hukum. Namun harus tetap bisa dibedakan antara etika dan hukum. Dalam ruang lingkup etika, bila terjadi pelanggaran atas nilainya, maka sanksinya bersifat moral ataupun sosial. Berbeda dengan nilai etika yang telah berubah menjadi hukum positif, sanksinya jelas dan tegas yakni sanksi hukum bagi yang melanggar norma - norma hukum tertentu. Kiranya cukup jelas bahwa dalam konteks pemerintahan dan birokrasi, etika merupakan landasan moralnya.

Pemahaman tentang etika dan moral bagi penyelenggara pemerintahan di Daerah menjadi isu sentral dan strategis dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance). Lahirnya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2008 merupakan salah satu penunjang untuk mewujudkan good governance di Kota Solok, dimana dalam Perda tersebut terdapat norma etika berakitan erat dengan dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik seperti kejujuran, keadilan, taat aturan, tanggung jawab.

Perda Etika Pemerintahan Daerah kota solok ini bukan hanya ditujukan untuk penyelenggara pemerintahan daerah saja tetapi juga ditujukan untuk masyarakat kota solok yang merupakan bagian dari suatu pemerintahan yang akan ikut mewujudkan kepemerintahan local yang baik.

Perda Eika Pemerintahan Daerah Kota Solok seharusnya tidak berhenti pada tataran konsep-konsep dasar moral tetapi juga berlanjut pada bagaimana kita mengimplementasikannya. Implementasi dalam sistem politik atau organisasi publik selalu berhubungan dengan apa yang menurut mereka benar atau salah sehingga moral dalam mengekspresikan nilai-nilai tertentu yang mengekspresikan komitmen mereka.
Di beberapa daerah masalah yang sering muncul adalah akibat kurangnya peraturan serta rendahnya disiplin administrasi, yang seringkali terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam situasi seperti ini, masalah diatasi dengan memusatkan pemecahannya pada memperkuat sistem dasar dari etika penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk meningkatkan etika birokrat dan masyarakat pada tahap tertentu.
Agar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di kota solok dapat berjalan dengan baik, harmonis/selaras, kondusif dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan pemerintah dan masyarakat maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk berprilaku sesuai dengan norma etika yang ada dalam peraturan daerah yang telah dimiliki. Penegakan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, professional serta mempunyai etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan norma etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Kota Solok harus memiliki sikap, prilaku maupun ucapan yang menunjukan etika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kiranya jelas mengapa Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok penting bagi Aparatur pemerintahan, lembaga legislatif dan eksekutif sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah adalah karena ; pertama, Melakukan fungsi pelayanan (service) dan sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang adil dan terbaik. Kedua, Melakukan empowering (pemberdayaan) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Ketiga, Melakukan pembangunan (development) untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Dan keempat, sebagai pemegang komitmen terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah harus sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, dan akuntabel.

Dari uraian diatas, kiranya dapat dikatakan bahwa etika pemerintahan dalam lembaga pemerintahan dan birokrasi adalah landasan moral yang kuat dan moralitas yang tinggi agar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan kebaikan dan moralitas pemerintahan yang mampu menjaga citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah Kota Solok.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Penguatan Fungsi DPRD Melalui Badan Legislasi Daerah

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, kini telah menjadi fenomena dibanyak daerah, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Kehadiran Balegda sangat diperlukan, agar kinerja dewan dalam menjalankan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan lebih optimal. Kebutuhan akan alat kelengkapan Balegda di DPRD merupakan potensi dan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan.

Setelah keluarnya PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan membuat semua DPRD Tingkat I dan II mengalami banyak perubahan yang mendasar, salah satunya, tidak ada lagi pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna tetapi pengambilan keputusan dilakukan pada saat laporan terhadap permasalahan yang dibahas.

Kehadiran Balegda adalah menjalankan fungsi Legislasi dalam membentuk suatu perda yang demokratis, DPRD melalui Badan Legislasi Daerah melaksanakan proses pembentukan Ranperda dengan dua cara, yaitu Ranperda yang disampaikan Walikota/Bupati melalui bagian hukum kepada pimpinan DPRD dengan memberikan penjelasan, keterangan dan naskah akademik dan selanjutnya didaftarkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Balegda DPRD. Disisi lain, sebagai alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Legislasi, paling tidak diharapakan dapat membantu dalam upaya mengatasi permasalahan peraturan Perundang-Undangan dalam rangka evaluasi terhadap Peraturan Daerah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Balegda DPRD terhadap Rancangan Perda usul prakarsa DPRD adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan lebih matang, sistematis dan terkoordinasi. Sehingga, pada saat memasuki tahap pembahasan tidak lagi mengalami kebuntuan atau mengurusi hal-hal yang bersifat redaksional. Sedangkan evaluasi yang dilakukan terhadap Perda yang telah atau sedang berlaku adalah untuk melihat tingkat efektivitas keberlakuan sebuah perda di dalam masyarakat.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Balegda DPRD tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Karena disamping meninjau substansi, juga berusaha menganalisis efektivitas perda dalam pelaksanaannya, termasuk kelembagaan dan aparatur pelaksananya. Melalui kegiatan ini dapat diketahui kelemahan yang ada dalam peraturan yang dievaluasi atau dikaji dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap peraturan itu.

Jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa “DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.” Ini artinya bahwa “leading sector” pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Harapan ke depan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan penguatan Legislasi Daerah, alat kelengkapan ini dapat mengoptimalkan tugas Balegda tersebut. ***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Harapan Masyarakat Pada Walikota Terpilih

Sejarah pemilihan kepala daerah langsung itu sudah dimulai pada bulan Juni kemarin. Kini beberapa KPUD telah menetapkan perolehan suara para kandidat. Banyak pihak berharap bahwa lewat pemilihan langsung akan lahir kepala daerah yang lebih aspiratif dan mau mendengar jeritan rakyat, terutama rakyat miskin. Pilkada Kota Solok yang digelar pada tanggal 30 Juni 2010 diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang benar-benar serius dalam membangun Kota Solok. Walikota dipilih oleh masyarakat langsung dan dia tentu harus bertanggungjawab kepada rakyat, bukan hanya pada golongan tertentu atau masyarakat yang memilihnya saja. Proses Pemilukada telah usai, calon pemimpin yang baru sudah terpilih. Untuk itu, kita meminta masyarakat untuk selalu memberikan dukungan. Selain itu, kita juga meminta agar meneruskan pembangunan yang sudah ada. Dan bahkan mampu membawa Kota Solok lebih maju lagi dari sekarang. Sejuta harapan ditumpukan pada Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Solok pada Pemilukada lalu. Di mana akan menduduki tampuk pimpinan di Kota Beras ini periode 2010-2015 mendatang.

Menyonsong Kota Solok yang baru menyusul kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2010 – 2015 tentu memiliki aspek dan pekerjaan rumah yang menumpuk. Posisi masyarakat pada saat ini berharap akan adanya perubahan yang signifikan dan akan terwujud bila pemimpin kedepan serius dengan bertahap menggarap semua aspek dan jenis pembangunan sesuai dengan peruntukan yang berujung pada penentuan skala prioritas untuk membangun Kota Solok, agar bisa maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu harus dilakukan pembangunan secara merata. Dan tidak ada pengkotakkan pembangunan hanya pada satu dua daerah tertentu yang menjadi basis pemilihnya saja, tapi harus kepada seluruh daerah yang menjadi bagian dalam Kota Solok

Berdasarkan hasil Pilkada 30 Juni yang lalu mengindikasikan masyarakat menginginkan perubahan, ada harapan masyarakat seperti pembenahan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah sebelum akhirnya merambah pada pembenahan disektor lain, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha dibidang jasa dan sebagainya.

Pilkada langsung memang akan menjawab kebutuhan dan harapan dari masyarakat tersebut. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah mendapatkan mandat sosial dan dukungan masyarakat lebih kuat serta terwujudkanya kontrak sosial antara pemilih dengan yang dipilih. Namun perlu diingat bahwa penyelewengan kekuasan senantiasa berada di depan mata, mengingat para kandidat kepala daerah itu telah mengeluarkan ratusan hingga milyaran rupiah untuk meraih kursi kekuasaan

Oleh sebab itu, Pasca Pilkada masyarakat diharapkan terlibat penuh dalam politik sehari-hari yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka di ranah lokal. Selain mengawasi DPRD, masyarakat juga dituntut untuk mengontrol kekuasaan kepala daerah pilihan mereka. Keputusan-keputusan politik penting seperti bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan lainnya diputuskan sebagai keputusan politik justru di luar dan setelah pilkada. Parameter yang paling mudah bisa digunakan untuk mengontrol yakni apakah terjadi perbaikan ekonomi masyarakat di semasa dipimpin seorang kepala daerah, ataukah justru sebaliknya. Jika kehidupan rakyat makin merosot, kesejahteran makin menurun, dan tingkat kesulitan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup makin meningkat, maka oleh sistem politik langsung dimungkinkan seorang kepala daerah yang mencalonkan lagi pada periode berikutnya akan terkena "hukuman" berupa eliminasi dari para pemilih. Mereka tidak lagi di percaya oleh rakyat, karena terbukti pada masa kepemimpinannya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, diharapkan kedepan kedua sosok pemimpin Kota Solok ini bisa membawa perubahan nyata demi kemajuan Kota Solok dengan mengatasi beberapa persoalan 5 tahun kebelakang. Disamping itu juga sebagai rakyat mari kita bergandeng tangan mendukung pemerintahan ini dan kalau memang tidak berjalan semestinya harus kita ingatkan bersama. Demikian juga halnya DPRD Kota Solok yang harus proaktif atau bahkan menjemput bola mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan peranan wakilnya tersebut. Pada akhirnya mari kita berikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk membangun Kota Solok yang lebih maju. Semoga…

Klik disini untuk melanjutkan »»

Yohannes Dahlan Sang Birokrat Yang Berpengalaman dan Jujur

Yohannes Dahlan, seorang mantan birokrat yang inovatif dan selalu giat bekerja keras layaknya seorang wirausahawan sejati yang berorientasi pelayanan dan kepentingan rakyat. Di setiap pos pengabdian yang dipercayakan kepadanya selalu saja meninggalkan jejak yang patut diteladani dan dikenang, tetapi tetap dalam kerangka tanggung jawab dan kesetiaan kepada atasannya. Sang pamong ini mengakhiri tugas sebagai seorang birokrat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yohannes Dahlan, sejak awal masa pengabdiannya tak memilah-milih pekerjaan atau jabatan. Jabatan apa pun yang diberikan atasan di instansi tempatnya bekerja, Master of Science Perencanaan Wilayah Pedesaan Universitas Andalas, ini selalu menekuni dengan sepenuh hati bekerja keras dan inovatif. Pangkat atau jabatan rendah pun tak membuatnya untuk kehilangan gairah dan kreativitas melakukan sesuatu yang baru dan berguna bagi masyarakat dan pemerintah (instansi tempatnya bekerja).

Bahkan, pria kelahiran Batusangkar, 17 Agustus 1950, ini selalu mampu melakukan sesuatu melebihi panggilan kewajiban tugas rutin yang sepadan dengan pangkat dan jabatan yang dipercayakan padanya tanpa pretensi melangkahi batas wewenang atau atasannya. Semuanya dilakukan dalam kerangka tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasannya.

Sang Birokrat Yohannes Dahlan, menata karir sebagai pamong sejak tahun 1975 dari bawah, Semenjak tamat dari APDN Bukittinggi tahun 1975, awalnya bertugas sebagai Pjs. Camat Harau Kab. Limapuluh Kota. Kehadiran anak muda itu di Kecamatan Harau begitu terasa mendinamisir suasana kecamatan apalagi setelah satu tahun kemudian Yohannes Dahlah dipromosikan menjadi Camat Definitif Kecamatan Harau Kab. Limapuluh Kota. Dari Kecamatan Harau, Yohannes dipercayakan memimpin beberapa kantor kecamatan di Kab. Limapuluh Kota, diantaranya Kecamatan Luhak Tahun 1977, Kecamatan Kapur IX Tahun 1977-1980 dan Kecamatan Pangkalan tahun 1980-1981.

April 1984 setelah kembali dari tugas belajar di Institut Ilmu Pemerintah, beliau dipercayakan menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Pemda Padang Panjang dan tahun 1990 diangkat menjadi Kakan. Sospol Pemda Panjang. Sejak ditunjuk sebagai Ketua Bappeda Pemda Padang Panjang tahun 1995, sinar cahaya inovasi dan kreativitas Yohannes semakin tampak benderang sebagai pamong dengan segenap keberanian dan ketegasan. Sampai-sampai teman sejawatnya mengatakan seorang pamong yang inovatif dan jujur.
Inilah Yohanes Dahlan, setelah selesai Pemilu tahun 1999, beliau dipercayakan oleh Walikota Solok terpilih menjadi Sekretaris Daerah Pemda Kota Solok. Sebagai Sekretaris Daerah Pemda Kota Solok, beliau lebih suka mengedepankan dialog dalam menjalankan tugas Jabatannya daripada melakukan tindakan kekerasan. Dalam masalah Yohannes Iebih memilih proses daripada hasil yang instan tapi bisa menimbulkan masalah. Proses, baik dalam bentuk sosialisasi maupun dialog tatap muka berulangkali untuk mencapai musyawarah mufakat, diakuinya akan memakan waktu, tapi hasilnya akan jauh lebih baik karena bukan keputusan yang bersifat sepihak.

Karir pamong Yohannes Dahlan berbinar ketika Oktober 2005 dia dilantik menjadi Assisten Administrasi Pemda Sumatera Barat, setelah terpilihnya Gamawan Fauzi sebagai Gubernur Sumatera Barat pertama pemilihan langsung, apalagi pada satu tahun kemudian beliau dipercayakan oleh Gubernur Gamawan Fauzi menjadi Sekretaris Daerah Pemda Provinsi Sumatera Barat. Ketiga duduk sebagai Sekretaris Daerah Pemda Provinsi Sumatera Barat, beliau melaksanakan tugas-tugasnya dengan jujur, sungguh-sungguh dan disiplin.

Pada usia hampir 60 tahun dan sudah memasuki masa pensiun sebagai PNS, Yohannes tak pernah berhenti berpikir dan berkarya. beliau dipercayakan menjadi Komisaris Utama PT. Bank Nagari tahun 2008 sampai sekarang. Dan sekarang, dengan niat yang tulus dan kerendahan hati, Bapak Fauzi Bahar mengajak Yohannes Dahlan sang birokrat yang berpengalaman dan jujur ini berpasang sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, dimana pasangan Fauzi Bahar dan Yohannes Dahlan pun diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam rapat pleno terbuka KPU, pasangan Fauzi Bahar dan Yohannes Dahlan mendapat nomor urut 5 (lima). Pasangan ini pun memaknai nomor urut 5 dengan “ Sholat LIMA waktu sehari, rukun Islam ada LIMA, Pancasila ada LIMA sila “

Kehadiran Yohannes Dahlan sangat ditunggu oleh masyarakat Sumatera Barat untuk dapat memimpin Provinsi Sumatera Barat ini dengan karya dan inovasi yang baru dengan satu tekad tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat

Klik disini untuk melanjutkan »»