Harapan Masyarakat Terhadap Pilkada Langsung

Secara umum, demokrasi telah diakui sebagai sistem politik yang berhasil. Dibandingkan dengan fasisme, pemerintahan monarki absolut dan pemerintahan otoriter, yang semuanya terbukti kurang efektif, dalam menciptakan pemerintahan yang baik, maka demokrasi terbukti lebih mampu memberikan hasil optimal dalam membangun kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi juga terbukti lebih sanggup dalam menjamin penghormatan atas hak asasi manusia di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi juga terbukti lebih mampu membuka ruang untuk adanya penyelesaian damai atas berbagai konflik kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tengah derap politik desentralisasi dan otonomi daerah, tentu kita sangat memerlukan sosok politisi local yang memiliki responsivitas, kepekaan atas problem-problem yang dialami di dalam lingkungan dan komunitasnya masing-masing. Dalam hal ini diperlukan sosok politisi lokal yang dapat memadukan antara pengetahuan politik (political knowledge) dan komitmen politik (political commitment) dalam proses agregasi politik yang sehat dan bertanggung jawab. Pengetahuan politik yang baik dapat memberikan sentuhan visi, orientasi masa depan, pemahaman terhadap prospek secara memadahi dan kemampuan profesional. Sedangkan komitmen politik akan menjadi sandaran etika sebagai pimpinan rakyat terpilih untuk selalu memberikan pengabdian dan pengorbanan terbaik secara lahir dan batin bagi rakyatnya, khususnya konstituen yang menjadi basisnya.
Kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematangan berpolitik, berpotensi untuk mengurangi makna dan nilai penyelenggaraan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematangan berpolitik, sesungguhnya hanya akan melahirkan anarkisme serta berbagai bentuk pertikaian lainnya. Melalui kematangan berpolitik, masyarakat akan sanggup menilai gejolak politik sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis, yang harus disikapi dengan lebih arif dan bijaksana. Perbedaan politik tidak boleh menjadikan sesama warga bangsa saling memusuhi satu sama lain. Sebaliknya, ragam perbedaan dalam berpolitik, mulai dari perbedaan ideologi dan konflik kepentingan politik lainnya, harus disikapi sebagai warna-warni yang makin mencerahkan penyelenggaraan kehidupan berpolitik.
Dengan adanya pemilihan atas jabatan publik (lembaga eksekutif) secara langsung ini diharapkan akan semakin mendorong tegaknya kedaulatan rakyat, dalam arti rakyat menjadi lebih berdaya dalam menilai, memilih dan menentukan sendiri pemimpin yang diharapkan mampu memperbaiki masa depan bangsa dan masyarakatnya. Melalui pemilihan kepemimpinan yang berbasis pada aspirasi rakyat, diharapkan pula nantinya dapat mengurangi adanya politisasi dan kecenderungan praktek oligarkhis dan “dagang sapi”, money politic di kalangan para elite yang berpotensi menghancurkan tatanan moral politik dan etika birokrasi kepemimpinan di tanah air ini.

Proses demokrasi di aras lokal tidak berhenti sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan harus lebih luas dan dalam termasuk menyangkut apakah kepimpinan politik-pemerintahan yang terpilih melalui pilkada bisa berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Pilkada langsung bisa dianggap “gagal” apabila kepemimpinan politik-pemerintahan yang terbangun justru merepresentasikan kepentingan segelitir elite politik (oligarkis) yang berkuasa. Oleh karena, pilkada langsung- yang memungkinkan warga memilih pemimpin mereka secara langsung- harus diikuti oleh perluasan akses dan kontrol masyarakat untuk terlibat secara partisipatoris dalam proses-proses kebijakan. Karena melalui model demokrasi partisipatoris itulah warga –masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk mengimbangi model demokrasi perwakilan dan perwalian.

Pada akhirnya, masyarakat sangat mengharapkan pilkada langsung akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi perkembangan demokrasi dan persepsi politik di kalangan masyarakat, sejalan dengan semakin berkualitasnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat semakin berkesempatan dalam memperoleh akses dan layanan publik secara lebih terbuka, cepat dan bermutu. Kolaborasi dalam partisipasi politik yang semakin meluas dan terbuka di kalangan masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung harus dapat berjalan beriringan pula dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.